Batang Bersiap Jadi Daerah Ramah Disabilitas

BATANG - Peringati hari Disabilitas Internasional, Pemkab Batang menggelar apel yang diikuti oleh ratusan siswa dan pendidik SLB Batang dan komunitas masyarakat disabilitas, di halaman kantor Bupati setempat Jumat (6/12/2019) .

Dalam kesempatan tersebut, mereka berharap Batang ke depannya bisa menjadi daerah yang ramah disabilitas. Hal ini seperti diutarakan oleh guru SLB Batang, M Hikmat yang juga penyandang disabilitas tuna daksa. Dia berharap kantor pelayanan publik di Batang bisa lebih ramah disabilitas seperti dengan menyediakan parkir khusus kendaraan roda tiga ataupun penyediaan kursi roda.

"Kalau kota besar suadah ramah disabilitas tapi, belum banyak daerah yang ramah disabilitas, dan kami harap Batang bisal menjadi pelopor daerah ramah disabilitas," pinta M Hikmat.

"Kami juga ingin Polres Batang ada layanan pembuatan SIM D untuk penyandang disabilitas, karena selama ini belum bisa," tambanya.

Dalam kesempatan ini Pemkab Batang turut memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Seperti bantuan kursi roda, alat bantu pendengaran. Juga turut diberikan hadiah tabungan untuk para pelajar disabilitas yang berprestasi dan berbakat.

Secara spontan juga dilakukan infaq dari para ASN di Batang. Dari donasi yang terkumpul sekitar Rp13.573.800 ini akan diperuntukkan untuk pembangunan toilet bagi penyandang disabilitas. Pemkab memberikan bantuan tunai Rp25 Juta untuk dana bantuan pendidikan bagi siswa SLB.

Terkait dengan kesiapan menjadi daerah ramah disabilitas, Bupati Batang Wihaji mengaku akan mulai menyiapkan diri. Salah satu langkah yang diupayakan adalah dengan akan diresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) di kantor DPMPTSP.

"Saya yakin MPP nanti dapat menambah layanan fasilitas khusus penyandang disabilitas," ujarnya.

Menjawab keluhan Kepala Sekolah SLB yang meminta bupati agar tidak menarik gedung milik Pemkab yang dipinjam untuk belajar mengajar, Wihaji menjaminnya.
"Saya jamin, selama saya masih menjabat tanah dan gedung pemda yang sekarang untuk SLB tersebut aman dan bisa digunakan tanpa rasa khawatir," tegas Wihaji.

SLB seberanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namuan pemkab bertikad untuk tetap melayani karena mereka juga warga masyarakat Batang.

Dari hasil dialog Bupati dengan penyandang disabilitas ditemukan beberapa permintaan dan permasalahan dari kaum disabilitas. Pihaknya ke depan akan berusaha agar beberapa masalah tersebut bisa dicarikan solusi dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.