DPD Apresiasi Capaian PNBP Jateng Sebesar Rp5,25 Triliun

SEMARANG - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibukukan oleh Jawa Tengah. Hingga saat ini realisasi PNBP Jateng telah mencapai Rp5,25 triliun atau 131 % dari target APBN 2019 sebesar Rp3,8 triliun.

"Capaian PNBP Jateng sudah sangat luar biasa, walaupun tadi Pak Gub bilang itu bukan merupakan rumus tapi harus ada kreativitas sendiri untuk menurunkan angka kemiskinan, jadi bukan semata-mata PNBP besar maka angka kemiskinan turun," kata Wakil Ketua Komisi IV DPD RI, Novita Anakotta saat rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng di Gedung Keuangan Negara Semarang, Selasa (3/12/2019).

Meski memberikan apresiasi, tapi Novita juga menyampaikan beberapa rekomendasi. Di antaranya PNBP masih akan menjadi atensi DPD RI meski telah ada landasan hukumnya UU No 9/2018.

"Rekomendasi kami yang pertama di luar PNBP, misalnya tentang SKT kita akan ikut memperjuangkan itu sesuai pesan Pak Gubernur, karena kita tahu ada wacana terkait kenaikan cukai. Yang kedua tetap menjadi konsen tentang tata kelola PNBP meskipun telah ada landasan hukum UU No 9 tahun 2018," katanya.

Wakil Komite IV DPD RI, Casitha A Kathmandu mengungkapkan, tujuan rapat kerja ini adalah untuk menggali informasi pengawasan UU No 9 tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Jawa Tengah. "Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan penjelasan secara langsung terkait pelaksanaan UU No 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak," katanya.

Senator asal Jawa Tengah ini mengatakan, hasil raker dengan Pemprov dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng ini akan dibuat rekomendasi kepada eksekutif. "Terkait dengan implentasi yang ada di daerah akan kami tindak lanjuti dengan mengekskalasi di tingkat pusat," ujarnya.

Kepala Kanwil DJPb Jateng, Sulaimansyah mengungkapkan, PNBP sepanjang Januari hingga 2 Desember 2019 terus bertumbuh. Bahkan diproyeksikan capaian hingga tutup tahun nanti akan naik sekitar 3%. Realisasi PNBP telah mencapai Rp5,25 triliun atau 131% dari target APBN 2019 sebesar Rp3,8 triliun.

"Ini masih dalam perjalanan nih, baru posisi sampai November, nanti kalau sudah Desember, kita proyeksikan akan tumbuh atau lebih baik dari tahun 2018 hingga tutup tahun nanti," katanya optimistis.

Menurutnya, jenis PNBP didominasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), terutama dari pendapatan Jasa Layanan Umum, yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. "PNBP Jawa Tengah ini unik karena paling banyak disumbang oleh badan layanan umum sebesar Rp2,7 triliun. Ini ada 3 yakni pelayanan rumah sakit, ada Rumah Sakit Kariadi, Ortopedi, dan sebagianya dan juga ada pelayanan BLU di pendidikan ada universitas-universitas," katanya.

Selain BLU, komponen pendapatan administrasi dan penegakan hukum juga menyumbang kedua terbesar dengan capaian sebesar Rp1 triliun. Disusul pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagaman sebesar Rp32 miliar, Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Rp305 miliar, dan pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika sebesar Rp107 miliar.

"Ke depan guna mengoptimalkan tata kelola PNBP, DJPb berupaya untuk terus memperbaiki penyetoran yang saat ini dapat lebih mudah melalui agen laku pandai, Tokopedia, itu artinya ada dalam mempercepat realisasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong dengan capaian PNBP yang tinggi dapat diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat. "Mungkin yang penting adalah melalui ini dapat digunakan untuk menyejahterakan masyarakat," katanya.