Kurangi Klitih, DPRD DIY Wacanakan Pelajar Gratis Naik Trans Jogja

Senin, 02 Desember 2019 - 20:50 WIB
Kurangi Klitih, DPRD DIY Wacanakan Pelajar Gratis Naik Trans Jogja
Wakil Ketua DPRD DIY Tri Huda Yudiana mewacanakan pelajar naik Trans Jogja secara gratis untuk mengurangi kasus klitih. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
YOGYAKARTA - Kasus klitih (aksi kekerasan dengan senjata tajam oleh anak di bawah umur) yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya mengundang keprihatinan banyak pihak. Banyak usulan disampaikan untuk menekan aksi tersebut.

Salah satunya dimunculkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY Tri Huda Yudiana. Dia mewacanakan pelajar naik Trans Jogja secara gratis untuk mengurangi kasus klitih. Menurutnya, cara tersebut bisa mengurangi penggunaan sepeda motor oleh anak untuk berangkat sekolah karena belum memiliki SIM (surat izin mengemudi).

"Klitih selalu melibatkan pelajar di bawah umur, ini yang menjadi keprihatinan. Kalau ini gratis dan ada ketegasan, pasti anak mau naik Trans Jogja untuk mengurangi risiko kekerasan di jalanan," katanya di Gedung DPRD DIY, Senin (2/12/2019).(Baca Juga: Pelajar di Yogya Jadi Korban Klitih, Tangannya Alami Luka Bacok)

Menurutnya kasus ini tidak lepas dari kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anak. Meski baru duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP) mereka sudah dibelikan sepeda motor. Bahkan mereka berkeliaran di jalanan layaknya orang yang sudah dewasa. Akibatnya mereka kebut-kebutan di jalanan dan dengan mudah melakukan penganiayaan.

Politikus PKS ini melihat perlu adanya pembinaan lebih kepada generasi muda. Pembinaan tidak hanya melibatkan guru, sekolah, dan orang tua, namun juga polisi. Banyak anak-anak SMP yang berangkat menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sepeda motor ini dititipkan di sekitar sekolah. Begitu masuk ke dalam sekolah mereka terkesan hanya jalan kaki saja.

"Secara psikologis mereka belum matang dan masih mudah emosinya terpancing," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Huda itu mendukung upaya polisi untuk menindak anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor. Kepolisian juga perlu masuk ke sekolah melakukan pembinaan. Hal ini harus didukung oleh dinas pendidikan setempat, untuk memperkuat regulasi dan penertiban siswa.

"Anak harus disadarkan tentang prestasi bukan geng motor," ujarnya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.0861 seconds (0.1#10.140)