PP Aisyiyah Sayangkan Pernyataan PAUD Terpapar Radikalisme

YOGYAKARTA - Pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin terkait sebagian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpapar radikalisme menimbulkan kontroversi. Pimpinan Pusat Aisyiyah berharap ada kejelasan terkait PAUD yang terpapar radikalisme tersebut.

Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan, pernyataan Wapres di Malang Jawa Timur, apabila benar akan berdampak luas terhadap keberadaan PAUD di Indonesia.

Selama ini konsep yang dilakukan untuk pendidikan usia dini berkhidmat dalam mencerdaskan anak usia dini sebagai tunas bangsa yang diajari karakter yang mulia bagi masa depan Indonesia.

"Perlu keseksamaan PAUD mana yang terpapar radikalisme, apakah PAUD yang dikelola pemerintah, swasta atau yang mana, serta bagaimana batasan radikalisme tersebut agar tidak tergeneralisasi," terangnya dalam pers rilis yang diterima SINDOnews Senin (2/12/2019).

Dijelaskannya, jumlah PAUD di Indonesia itu puluhan ribu. Bahkan Aisyiyah memiliki sekitar 20 ribu PAUD yang sudah berlangsung satu abad merintis pendidikan usia dini.

PAUD Asisyiyah kata dia, dan tentu juga PAUD pada umumnya mengajarkan nilai-nilai keislaman, keagamaan, dan kebangsaan yang luhur serta tidak mengajarkan radikalisme.

"PAUD Aisyiyah mengajarkan berislam wasathiyah sejak dini sesuai pandangan Muhammadiyah agar kelak menjadi anak-anak yang terdidik cerdas dan berakhlak mulia," tegas Noordjannah.

Dengan hal ini, dia berharap pejabat pemerintah lebih arif dsn bijaksana dslsm memberikan pernyataan. Karen hal ini rentan dengan kondisi PAUD serta pengajar atau pendidiknya.

"Pernyataan yang demikian bisa jadi menimbulkan prasangka yang membuat pengelola dan guru-guru PAUD tidak nyaman dan akan berdampak negatif bagi penyelenggaraan PAUD di Indonesia," jelasnya.

Noordjannah melanjutkan, sangat banyak guru-guru dan pengelola PAUD yang berkhidmat sebagai relawan dengan ikhlas demi mencintai anak Indonesia. Untuk itu ketika ada kasus radikalisme, harus disikapi dan diambil langkah kehati-hatian yang tinggi agar lembaga pendidikan seperti PAUD tidak menjadi sasaran dan pandangan yang negatif yang merugikan kepentingan dunia pendidikan di Indonesia.