alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kasus OTT Jaksa, KPK Duga Uang Mengalir ke Eksekutif-DPRD Kota Yogya

Sabir Laluhu
Kasus OTT Jaksa, KPK Duga Uang Mengalir ke Eksekutif-DPRD Kota Yogya
KPK menduga ada uang yang diduga suap mengalir ke pejabat Pemkot Yogyakarta dan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019. Ilustrasi: SINDOnews

YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada uang yang diduga suap mengalir ke pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik terus melakukan pengembangan dan pendalaman atas kasus dugaan suap pengurusan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Dia mengungkapkan, salah satu aspek pengembangan dan pendalaman tersebut yakni terkait dengan adanya dugaan aliran uang yang diterima pejabat Pemkot Yogyakarta maupun anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019.



"Jadi kami dalami lebih lanjut terkait dengan dugaan penerimaan lain. Ternyata dari fakta yang kami temukan sejauh ini ada indikasi pihak lain juga menikmati uang terkait dengan proyek di Jogja itu. Dari pihak eksekutif, legislatif, atau pihak lain terkait, tentu tidak bisa kami sampaikan," ujar Febri saat dikonfirmasi Minggu (1/12/2019). ( Baca juga : Kasus OTT Jaksa, KPK Perkuat Bukti Uang dari Wali Kota Yogyakarta )

Mantan pegawai fungsional pada Direktorat Gratifikasi KPK ini mengungkapkan, saat ini ada tiga orang tersangka yang ditangani KPK yang terbagi dua bagian. Sebagai tersangka penerima suap jaksa Kejati Yogyakarta sekaligus anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra dan jaksa Kejari Surakarta (Solo) Satriawan Sulaksono. Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana.

Febri memaparkan, pada Jumat (29/11/2019) penyidik memeriksa Asisten Perekonomian Pemerintah Kota Yogyakarta, Kadri Renggono sebagai saksi untuk tersangka Eka Safitra.

Sedangkan Sujanarko selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDIP periode 2014-2019 yang juga diagendakan malah tidak hadir. Pemeriksaan Kadri dan agenda untuk Sujanarko, tutur Febri, dimaksudkan untuk mendalami tentang dugaan aliran uang. Tapi saat ini KPK belum bisa menyampaikan apakah Kadri atau Sujanarko diduga ikut menerima uang.

"Yang pasti sekarang kami mengindentifikasi bahwa aliran dana itu mengalir pada sejumlah pihak di sana, tentu terkait proyek di Kota Jogja," bebernya.

Dia menambahkan, penyidik telah memeriksa Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti beberapa kali sebagai saksi. Secara umum ada dua materi yang dikonfirmasi dan didalami penyidik saat pemeriksaan Haryadi. Pertama, bagaimana perencanaan proyek hingga bagaimana realisasi proyek. Kedua, pengetahuan Haryadi tentang dugaan aliran dana.

"Kalau Wali Kota diperiksa ya tentu karena kebutuhan penyidikan, karena proyeknya ada di Kota Yogya . Pengetahuan aliran dana itu perlu kami klarifikasi terhadap yang bersangkutan," ucapnya.



(nun)

loading...