Sekolah Swasta Gratis di Semarang untuk Setarakan Kesejahteraan Guru

SEMARANG - Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi bersama para guru di Kota Semarang, meramaikan kegiatan jalan sehat di anjungan Waduk Jatibarang Goa Kreo, Gunungpati, Minggu (24/11/2019) lalu. Jalan sehat diikuti lebih kurang 7.500 peserta yang terdiri dari elemen guru, PGRI, jajaran Dinas Pendidikan, OPD serta Camat dan Lurah.

Dalam kesempatan tersebut, wali kota menginginkan guru kembali kepada marwahnya. Guru yaitu digugu dan ditiru. Agar bisa digugu dan ditiru oleh muridnya, guru harus memiliki kecakapan. “Kalau Anda ingin mengajarkan anak disiplin, guru harus mencontohkan disiplin, Anda ingin mengajarkan ilmu Anda harus membekali dengan ilmu yang mumpuni,” Pesannya.

Sisi lain, wali kota kembali menegaskan terkait rencananya di tahun 2020 yang akan menggratiskan biaya sekolah 10 TK, SD, SMP swasta. “Tahun depan ada alokasi anggaran di APBD sekitar 6 milyar untuk menggratiskan 10 TK, 10 SD, 10 SMP swasta. Kenapa swasta, kita inginnya semua TK, SD, SMP baik negeri maupun swasta gratis, tapi kita upayakan paling tidak sekitar 90 persen jumlahnya gratis,” ujarnya.

Menyoroti kesejahteraan guru, Hendi yang sering berkeliling di sekolah-sekolah menyampaikan, dirinya mendapati adanya guru yang pendapatannya masih pas-pasan, yaitu guru sekolah swasta yang muridnya sedikit. Pada saat jalan ke sekolah, ternyata ada gap yang cukup tinggi. "Kalau guru di sekolah swasta yang favorit maka tidak masalah, tapi swasta lain yang muridnya sedikit mereka masih ada yang gajinya 100 ribu sebulan, 200 ribu sebulan. Ini yang mendasari pemikiran kami, kalau gurunya pas-pasan maka mengajarnya aras-arasan," ungkap Hendi.

Untuk itu, pihaknya bertekad dapat meningkatkan kesejahteraan guru swasta lebih baik lagi. "Maka ini menjadi PR kita berikutnya mensejahterakan guru swasta unutk minimal sama seperti guru lainnya,” imbuhnya.

Meski demikian, Hendi juga tidak ingin para guru berharap terlalu cepat, karena perlu proses seperti proses administrasi dan penganggaran. Dicontohkan Hendi pada waktu penganggaran hingga realisasi kenaikan guru sekolah negeri membutuhkan waktu sekitar 3 tahun.

"Tapi perlu proses, tidak bisa secara tiba-tiba seperti pendataan dan penganggaran. Dulu guru negeri prosesnya sekitar 3 tahun. Di swasta bisa sekitar 3-4 tahun,” sebutnya.

Secara khusus Hendi juga menyampaikan harapannya agar para guru dapat seirama dengan Pemerintah Kota Semarang, dalam meningkatkan kualitas anak didik untuk mendukung Semarang Hebat.