Wapres Maruf Amin: NKRI Itu Kesepakatan, Tidak Bisa Diganti

YOGYAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ndalem Habib Hilal Alhaidi, Minggiran, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Minggu (24/11/2019) malam.

Dalam kesempatan itu, Wapres mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa sehingga tidak boleh diubah menjadi bentuk yang lain."NKRI (itu) kesepakatan, jadi jangan diubah hasil kesepakatan itu," kata Wapres Maruf Amin di hadapan jamaah.

Menurutnya, perubahan bisa dilakukan jika belum ada kesepakatan. Namun jika sudah disepakati, maka tidak boleh untuk mengubahnya. Seperti NKRI dan Pancasila yang merupakan hasil kesepakatan. "Kita akui Khilafah itu Islami, begitu juga ada kerajaan yang Islami, republik juga Islami. Khilafah bukan ditolak di Indonesia tapi tertolak, karena menyalahi kesepakatan," ujarnya.(Baca Juga: Wapres Maruf Amin Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Yogya)

Maruf Amin melanjutkan, ketika mengucapkan kata Khilafah, tidak perlu dengan gaya yang keras atau istilah Jawanya methentheng. "Karena tidak mungkin diterima. Kita juga tidak menerima menjadi negara kerajaan Islami karena kesepakatan kita NKRI. Begitu juga khilafah dibawa ke Saudi Arabia akan ditolak," ujar mantan Ketua MUI ini.

Wapres menegaskan bahwa untuk hal yang sudah menjadi kesepakatan, maka tidak boleh diperdebatkan lagi. "Kalau belum ada kesepakatan silakan. Dilakukan diskusi diperdebatkan untuk perubahan perubahan menuju yang lebih baik," kata dia.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini perubahan dituntut cepat. Tidak bisa lagi pola pelan-pelan asal berjalan. "Paradigma lama alon-alon asal kelakon itu sudah ditinggalkan. Kita butuh akselerasi untuk menjadikan Indonesia maju," kata Wapres.