Pemerintah Diminta Tegas Berantas Radikalisme dan Hoaks

JAKARTA - Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Hendri Subiakto menyatakan bahwa radikalisme dan membenarkan kekerasan bukan hal baru bagi Indonesia. Persoalan tersebut bukan hanya muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi sudah ada sejak dahulu.

Menurut Hendri, radikalisme menjadi persoalan besar ketika bersinergi dengan politik dan menggunakan media sosial untuk memuluskan tujuan mereka. "Hal ini bisa terlihat ketika hoaks tidak berhenti meski pemimpin politik sudah bersatu. Saya melihat hoaks menjadi persoalan serius karena sudah menjadi permainan politik dan politik ekonomi," katanya dalam diskusi media yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema "Tantangan Memberantas Hoax dan Radikalisme Serta Suksesnya Program Jokowi-Maruf" di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Penilaian lain disampaikan pengamat kebijakan publik, Karyono Wibowo. Fenomena hoaks yang terjadi dimana-mana merupakan tantangan bagi pemerintah dan DPR serius menanganinya mengingat dampaknya cukup besar dan berpotensi menimbulkan keretakan sosial. Menurutnya, hoax semestinya menjadi kejahatan luar biasa karena tidak hanya pribadi dan keluarga, tetapi juga akses bisnisnya pun terganggu.

"Saya melihat hoaks tidak hanya digunakan oleh individu tetapi juga oleh kelompok bahkan sudah menjadi komoditas bisnis dan politik. Ini yang menjadi faktor hambatan pemberantasan hoaks. Bayangkan jika hoals menjadi bagian dari strategi pemenangan politik, maka akan rusak demokrasi ini. Saya melihat sudah ada peran pemerintah dari sisi regulasi meskipun harus dipikirkan lebih khusus dalam penanganannya," katanya.

Jika melihat postur kabinet Jokowi saat ini, tambah Karyono, ada keseriusan dalam penanganan hoaks dan gerakan-gerakan radikalisme. Skema Pemerintah Jokowi saat ini ada niatan untuk memberantas radikalisme. Skema ini ditunjukan juga ketika Jokowi memilih Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengatasi radikalisme dan ekstrimisme yang akan mengancam keberlangsungan dan terwujudnya pembangunan.

"Saya yakin ideologi Pancasila masih kuat dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain faham khilafah juga naik dan ini yang perlu diwaspadai," ujarnya.

Pengamat terorisme, Nasir Abas mengatakan, paham radikal yang memiliki niatan untuk mengubah sistem patut diwaspadai. Sebab, berbagai cara dilakukan oleh kelompok radikal untuk mengubah sistem dengan doktrin bahwa pemerintah dianggap sebagai kafir.

"Dengan kondisi meningkatnya radikalisme saat ini, pemerintah tidak perlu lama lagi untuk segera mengambil tindakan tegas," ujarnya.

Sementara itu, politisikus Partai Nasdem, Fauzi Amro mengatakan, seiring dengan pertambahan waktu, perkembangan teknologi dan industri memberikan dampak, salah satunya adalah timbulnya hoaks. "Pemerintah sudah cukup tegas dengan regulasi yang ada, tinggal bagaimana melaksanakan regulasi tersebut," katanya.