alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rekanan Diminta Tak Gunakan Nama Pejabat untuk Memenangkan Lelang

Ahmad Antoni
Rekanan Diminta Tak Gunakan Nama Pejabat untuk Memenangkan Lelang
Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto (kanan) mengajak jajaran pemerintah daerah bekerja profesional dan menjauhi perilaku korup. Foto/Dok Sindonews

SEMARANG - Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak jajaran pemerintah daerah bekerja profesional dan menjauhi perilaku korup. Hal itu diperlukan untuk mendukung langkah Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan ekonomi.

Menurutnya, penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkompimda di Bogor pada Rabu (13/11/2019). "Saya meminta imbauan Presiden itu benar-benar dilaksanakan, tidak hanya oleh anggota legislatif, tapi juga pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota," ujar pria yang akrab disapa Bambang Krebo ini, Jumat (15/11/2019).

Dia menegaskan, perilaku korupsi akan menghambat pembangunan. Terlebih, perilaku tersebut tidak mengenal kelembagaan baik itu legislatif, eksekutif, kepolisian, hingga kejaksaan. Di lembaga legislatif termasuk DPRD Jateng yang saat ini dia pimpin bisa saja terjadi. Karenanya dia berpesan khususnya kepada anggota DPRD Jateng untuk profesional melaksanakan tugasnya dan tidak bertindak di luar kewenangan.



"Saya berharap anggota DPRD Jateng profesional menjalankan tiga tupoksinya yakni legislasi, budgeting, dan kontrol. Jangan melaksanakan tugas eksekutif. Kita ini bukan eksekutor," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.

Seperti diketahui, dalam Rakornas itu Presiden Jokowi memberikan tekanan kepada jajaran Polri dan Kejaksaan untuk serius mendukung investasi, bukan malah menghambat. Karenanya dia meminta proses perizinan yang menyulitkan untuk dipermudah. "Sebab investasi ini sangat dibutuhkan pemerintah daerah dan masyarakat," paparnya.

Dia juga mempertanyakan kinerja Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang menjadi program Kejaksaan. Keberadaan TP4D seringkali disalahgunakan oleh oknum yang berada didalamnya, termasuk rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan dengan melakukan kongkalikong sehingga menurunkan kualitas pekerjaan.

"Kami mempertanyakan dengan adanya TP4D apakah mempercepat atau justru memperlambat pembangunan?" katanya.

Dia berharap TP4D di Jateng bersikap profesional. Di sisi lain, rekanan juga harus tertib dan tak menggunakan nama pejabat untuk memenangkan lelang.

"Sering kita temui rekanan seenaknya sendiri menggarap proyek karena merasa dekat dengan anggota TP4D. Jangan sampai kejadian di daerah lain ada bangunan sekolah yang baru setahun diresmikan ambruk atau jembatan rusak padahal baru selesai dibangun," katanya.

Keterangan Redaksi

Judul berita ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya tertulis "TP4D Diminta Tak Gunakan Nama Pejabat untuk Memenangkan Lelang". Ada kesalahan penulisan karena semestinya imbauan ditujukan kepada para rekanan, tapi kemudian tertulis TP4D. Demikian, revisi telah dibuat.



(amm)

loading...