Jawa Tengah Tingkatkan Akses Layanan Pendidikan bagi Siswa Miskin

Ahmad AntoniKamis, 14 November 2019 - 07:00 WIB

Jawa Tengah Tingkatkan Akses Layanan Pendidikan bagi Siswa Miskin. Ilustrasi

SEMARANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah terus bersinergi dengan kalangan DPRD Jateng dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan di Jawa Tengah.

Saat ini, Disdikbud fokus dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dan memberikan akses anak didik agar nyaman dalam bersekolah.

"Kami terus berupaya bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Tengah dan bagaimana tata kelola yang harus kita lakukan serta bagaimana relevansi untuk peningkatan mutu pendidikan serta memberikan akses anak sekolah bisa nyaman," kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Padmaningrum saat berbicara dalam Hot Topic MNC Trijaya FM bekerjasama dengan BPTIK Dikbud Provinsi Jateng bertema Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Jateng, di Gets Hotel Semarang, Rabu (13/11/2019).

Baca Juga:

Namun diakuinya, Ada banyak permasalahan pendidikan di Jateng, salah satunya adalah terkait indeks pembangunan manusia yaitu rata-rata harapan nama sekolah masih meningkatnya belum mendongkrak di tingkat nasional.

"Jadi bagaimana strategi kita dengan komisi E apa yang dimiliki Jateng terutama penganggaran di tingkat satuan pendidikan ini bisa teratasi dan menyelesaikan problem-problem yang ada. Kita tahu juga masalah kondisi Jateng dan tantangan global dengan industri 4.0 dan menuju Infonesia emas serta bagaimana kita mendorong masyarakat Jawa Tengah supaya anak-anak muda memberikan akses 2030 atau 2045 full dalam daya saing tingkat internasional," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, pihaknya selalu mendorong adanya ketersediaan sarana pendidikan bagi seluruh anak-anak di Jawa Tengah .

“Kita terus mendorong agar ke depan mutu pendidikan lebih meningkat sehingga anak-anak yang lulus bisa menghadapi tantangan zaman, bisa apdate apa yang menjadi kebutuhan zaman di era saat ini,” ujar Yudi.

Menurutnya, dengan adanya demografi yang jumlah masyarakat produktif diharapkan bisa terserap pekerjaan sesuai dengan pendidikannya .

“Kita berupaya bahwa tahun 2020, in sya Allah pengelola sekolah negeri harusnya tidak lagi menarik peran serta masyarakat. Artinya, sedapat mungkin sudah zero peran serta masyarakat,” harapnya.

(mif)

Berita Terkait