Awas! SMA/SMK Negeri Jateng Jangan Pungut Sumbangan Wali Murid

SEMARANG - SMA/SMK Negeri di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diwanti-wanti untuk menekan atau bahkan tidak memungut sumbangan sepeser pun dari wali murid. Pasalnya, Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan dengan nominal yang cukup besar bagi sekolah melalui APBD.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) saat ini menjadi fokus pemerintah. Apalagi, Jawa Tengah akan menerima bonus demografi dalam 10-20 tahun ke depan.

Sehingga alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan. Salah satunya pada BOP SMA/SMK negeri sebesar Rp 1 juta/siswa/tahun. “Kami terus berupaya agar sekolah (SMA/SMK negeri) agar tidak memungut biaya dari wali murid,” tegasYudi dalam Hot Topic MNC Trijaya FM bekerjasama dengan BPTIK Dikbud Provinsi Jateng bertema Peningkatan Pelayanan Pendidikan di Jateng, di Lobi Gets Hotel Semarang, Rabu (13/11/2019).

“Sedangkan untuk Bosda SMA/SMK swasta diberikan secara berjenjang dengan menggunakan sistem akreditasi. Bagi Bosda SMA/SMK Swasta akreditasi A Rp 0. Untuk Akreditasi B dan C Rp250-500 ribu/siswa/tahun,” sebutnya.

Sisi lain, pihaknya juga menekankan pada pembenahan kurikulum, yakni disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan kemajuan teknologi. “Apalagi nanti Jateng mendapat bonus demografi. Jadi kurikulum yang diajarkan di sekolah sesuai dengan kebutuhan anak ke depannya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, persoalan gaji guru honorer juga harus terus disesuaikan. Yudi meminta jangan sampai guru tak fokus mengajar gara-gara gaji yang minim.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Padmaningrum menambahkan, selain memberikan penguatan pada anggaran pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng juga terus memberikan pelajaran yang sesuai dengan zamannya.

“Saat ini, di era teknologi, maka mau tak mau anak-anak diajak memanfaatkannya dalam pembelajaran,” kata Padma. Menurutnya, kurikulum di era milenial ini lebih banyak memanfaatkan teknologi. sehingga harus mengarah ke era milenial dengan tetap memperhatikan kultur.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan supaya bagaimana anak miskin tetap bisa sekolah hingga tidak ada pengangguran. Harapannya, dengan penerapan sistem zonasi tidak ada sekolah pinggiran dan sekolah kota. "Mereka yang berada di daerah pinggir mendapat akses yang sama , sehingga tidak ada lagi namanya sekolah favorit. Kemudian mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal mereka," kata Padma.

Dia menambahkan, dalam mengatasi anak miskin bisa sekolah ataupun anak usia sekolah harus sekolah, pihaknya bersinergi dengan Komisi E DPRD Jateng dalam penganggaran program beasiswa miskin untuk 1.000 anak baik tingkat SMA, SMK dan SLB.

"Layanan pendidikan lainnya adalah Pemprov telah membangun 3 SMK dimana ini untuk siswa miskin, tahun ini juga dibangun 15 asrama dan sekolah terdekat di 15/kabupaten/kota Jateng. Pembiayaan ditanggung Pemprov Jateng. Kemudian bantuan prasarana prasrama, pengiriman guru ke luar negeri. Kita telah bekerjasama dengan Australia tukar guru supaya mereka bisa memberi akses.pendidikan," jelasnya.