alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kendal Bentuk Tiga Desa Antipolitik Uang

Eddie Prayitno
Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Kendal Bentuk Tiga Desa Antipolitik Uang
Bawaslu Kabupaten Kendal membentuk Desa Antipolitik Uang menjelang Pilkada serentak pada 2020 mendatang. FOTO/ILUSTRASI/DOK.SINDOnews

KENDAL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kendal membentuk Desa Antipolitik Uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang. Masyarakat di desa tersebut diberikan pemahaman untuk tidak menerima atau melakukan politik uang saat pesta demokrasi berlangsung.

Ada tiga desa yang dijadikan Desa Antipolitik Uang. Masing-masing Desa Salamsari, Kecamatan Boja; Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal; dan Desa Pagersari, Kecamatan Patean.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kendal, Wahidin Said mengatakan, tiga desa itu akan menjadi percontohan Desa Antipolitik Uang di Kabupaten Kendal Tiga desa itu telah berkomitmen untuk menolak segala bentuk politik uang yang dapat mencederai demokrasi.



Selain membentuk Desa Antipolitik Uang, Bawaslu juga ikut memberikan pembinaan pengawasan pemilu kepada tiga desa lain, yakni Desa Parakansebaran, Kecamatan pageruyung; Desa Merbuh, Kecamatan Singorojo, dan Desa Magersari, Kecamatan Patebon. Bawaslu juga mengajak warga desa untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan memberanikan diri untuk melapor kepada jika menemukan pelanggaran pemilu.

"Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan tidak ada yang namanya politik uang," kata Wahidin Said, Selasa (12/11/2019).

Hal senada juga dikatakan Ketua Bawaslu Kendal Odiliya Amy Wargayani. Menurutnya, kegiatan ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam menghadapai pilkada serentak. "Politik uang merupakan larangan dalam undang-undang," katanya.

Salah satu warga Kelurahan Langenharjo, Bambang mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mengetahui politik uang dilarang oleh undang-undang. Bahkan orang yang menerima dan memberi juga dikenakan sanksi pidana.

"Pembentukan Desa Antipolitik Uang sangat perlu. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang politik uang yang dapat merusak demokrasi. Kami bangga kami jadi pionir dalam menjadi Desa Antipolitik Uang," katanya.



(amm)

loading...