Kemendes PDTT Dorong Verifikasi Desa di Seluruh Indonesia

PEKALONGAN - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong dilakukan verifikasi desa di seluruh wilayah Republik Indonesia menyusul adanya dugaan desa fiktif di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Ada 15 desa yang diduga fiktif dan tersebar di beberapa provinsi. Kebanyakan berada di Luar Jawa. Harapannya ke depan, tidak ada desa fiktif, terlebih di Kabupaten Pekalongan," kata Wakil Menteri Desa dan PDTT, Budi Arie Setiadi saat meninjau Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Kamis (07/11/2019).

Untuk mengantisipasi adanya desa fiktif, diperlukan adanya sistem keuangan desa yang transparan, sehingga terukur dan terpantau. Pengawasan dana desa juga harus berbasis pada keterlibatan masyarakat. "Masyarakat harus mengawasi penggunaan dana desa. Rakyat sekarang sudah cerdas, semua sudah transparan," ujarnya.

Dari hasil perjalanan meninjau ke beberapa daerah, Wamen Desa melihat dana desa secara umum memberi manfaat bagi kemajuan desa. "Jika masih ada persoalan, maka harus kita benahi bersama," katanya.

Menurutnya, pembangunan dan keadilan sosial harus menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Namun karena kondisi APBN terbatas, maka perlu dicari sumber lain dan perlu keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.

Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menyampaikan, dengan kunjungan ke daerah pihak Kementrian Desa dan PDTT bisa melihat langsung kondisi Kabupaten Pekalongan, khususnya Desa Mulyorejo. "Permasalahan yang dihadapi Desa Mulyorejo yang memiliki luas wilayah 72,38 hektare adalah genangan air rob yang semakin tahun semakin meningkat," kata Arini.

Rob di Desa Mulyorejo telah berlangsung sejak 2006 sampai sekarang. Pada Januari 2019 genangan air di wilayah ini tinggi sekali. "Dalam kurun waktu 2015-2019 rob mengalami kenaikan sekitar 31%," katanya.

Arini berharap dengan adanya kegiatan ini, maka program-program dari Pemerintah Pusat dapat bersinergi dengan program-progam dari daerah. "Kami harapkan nanti ada sinergitas, apa yang akan dilakukan pemkab, apa yang diprogramkan desa, apa yang diprogramkan pusat. Termasuk tidak hanya dana-dana pemerintah, barangkali dana-dana dari swasta, apakah itu dari CSR, atau yang lain, nanti bisa kita sinergikan," tutur Arini.

Menurut Arini, desa adalah produsen kehidupan, produsen pangan, berupa padi, paternakan, dan perikanan. Desa juga menjadi produsen oksigen yang baik. Karena itu, ketika desa dikelola dengan tepat, maka pembangunan menjadi seimbang antara desa dengan kota.

"Oleh karena itu, harapan kami pembangunan desa ini hendaknya betul-betul tepat sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan yang riil," kata Arini.