Pemindahan Negara Momentum Mendesain Sistem Transportasi Massal

SOLO - Sekretaris PT Adhi Karya Purwanto Noegroho menyatakan rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi momentum mendesain kembali sistem transportasi massal. Dengan ibukota baru, pemerintah dapat mendesain sistem dan pola transportasi yang lebih modern dan relevan.

“Sistem transportasi yang dapat diterapkan di ibukota negara baru, pertama terdiri dari pembangunan pusat pemerintahan di ring satu dan ring dua. Karena melayani pusat pemerintahan, maka dibangun dengan konsep transportasi LRT (Light Rail Transit) dan ART (autonomous rail transit),” kata Purwanto Nugroho saat presentasi di Seminar Nasional CIVILWEEK 2019 dengan tema mengkaji Perencanaan Infrastruktur dalam pemindahan Ibukota Baru Guna Terwujudnya Indonesia Sentris di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (7/11/2019).

Sedangkan di ring tiga, akan dikembangkan dengan berbasis Mass Rapid Transit (MRT). Kemudian di ring empat akan dikembangkan bus. “Konsep moda transportasi ibukota negara, harus bisa menghubungkan antara ring satu hingga ring empat. Karena konsepnya berbasis transportasi massal, maka konsep yang akan diusung adalah integrated transportation system (ITS). Berbasis transit oriented development (TOD), dan ramah lingkungan,” urainya.

Untuk ITS harus mengakomodir transportasi publik, baik LRT, ART, MRT dan bus serta memperkecil kendaraan pribadi.

Kemudian karena konsepnya ramah lingkungan, maka pedestrian dan penggunaan skuter akan dikembangkan. Sehingga tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) atau energi yang tidak terbarukan. Terlebih teknologi di dunia sudah mulai mengarah ke hal ini. Dengan hal hal tersebut, maka konsekwensinya akan menimbulkan potensi permasalahan.

Pertama adalah sumber pembiayaan, kedua pelaksanaan dan pengawasan, ketiga pengoperasian dan pemeliharaan. Serta keempat adalah tarif transportasi yang terjangkau Ketua Tim Pelaksana Pemindahan Ibukota Negara Dr Imron Bulkin mengatakan, saat ini tengah diselesaikan kajian pra masterplan dari Bappenas, Selain itu juga dipersiapkan terkait penyusunan naskah akademik untuk pengajuan Undang Undang Ibukota Negara (IKN) , dan persiapan Perpres Badan Otorita.