BPN Prabowo-Sandi Sebut Tabloid Indonesia Barokah Cederai Demokrasi

Sabtu, 26 Januari 2019 - 22:00 WIB
BPN Prabowo-Sandi Sebut Tabloid Indonesia Barokah Cederai Demokrasi
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi Jateng, Sudirman Said saat pengarahan Rakorcamdes Relawan Padi se-Semarang, Sabtu (26/1/2019). FOTO/IST
A A A
SEMARANG - Penggunaan cara-cara primitif dalam pemilu bukan saja mencederai demokrasi, tetapi juga memecah belah masyarakat bawah. Jika tidak dihentikan hal itu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi , Sudirman Said mengatakan hal itu menjawab pertanyaan media terkait penerbitan dan meluasnya peredaran Tabloid Indonesia Barokah yang menyudutkan paslon nomor urut 02.

"Saya sangat menyesalkan masih digunakannya cara-cara primitif dalam berdemokrasi. Ini sangat mencederai demokrasi. Dan yang lebih berbahaya ini bisa memecah belah masyarakat. Ini kan mengusik dan mengancam persatuan dan kesatuan yang selama ini kita rawat dan jaga," kata Sudirman usai memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Desa (Rakorcamdes) Relawan Padi se-Semarang, Sabtu (26/1/2019).

Penggunaan cara-cara primitif, kata Sudirman Said, tidak menguntungkan bagi pendidikan politik masyarakat. Cara itu, justru membuat demokrasi Indonesia mundur jauh ke belakang. (Baca Juga: Bawaslu Salatiga Amankan 663 Eksemplar Tabloid Indonesia Barokah)

"Seharusnya level demokrasi sudah jauh lebih baik. Tapi cara-cara yang mengabaikan etika sosial itu merusaknya," kata Sudirman.

Ditanya pihak yang menerbitkan dan mengedarkan tabloid itu, Sudirman menyatakan tidak mengetahui, dan tidak mau menuduh pihak mana pun sebagai aktor di balik aksi itu.

Sudirman menyebut, bukan hanya capres nomor 02, tapi masyarakat pemilih juga dirugikan dengan adanya tabloid tersebut. Sebab, Sudirman berharap aparat penegak hukum segera mengusut dan menindak aktor di balik penerbitan dan peredaran tabloid tersebut.

"Kalau saya amati peredarannya sangat masif, setiap masjid dikirim. Untuk biaya distribusinya saja sangat besar. Jadi ini sangat terencana, terstruktur, dan masif. Dengan pola seperti ini semestinya aparat penegak hukum bisa cepat mengungkap aktor intelektualnya," katanya. (Baca Juga: Bawaslu Minta Kantor Pos Tunda Pengiriman Tabloid Indonesia Barokah)
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.5109 seconds (0.1#10.140)