Jadi Pembicara di UNS, Ganjar Ungkap Cara Ubah Wajah Birokrasi

Senin, 04 November 2019 - 13:05 WIB
Jadi Pembicara di UNS, Ganjar Ungkap Cara Ubah Wajah Birokrasi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara Temu Administrator Muda Indonesia (Admi) 2019 di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram, Senin (4/10/2019). FOTO/DOK.HUMAS UNS
A A A
SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah penyelenggaraan Temu Administrator Muda Indonesia (Admi) 2019 di Gedung Auditorium GPH Haryo Mataram, Senin (4/10/2019). Temu Admi merupakan salah satu forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara/Publik se-Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan bidang keilmuan administrasi publik/ negara, dan pada tahun ini sebanyak 44 perguruan tinggi dari berbagai daerah hadir. Seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo dan Universitas Tanjungpura. Dengan mengangkat tajuk Dynamic Governance for Achieving SDGs: Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia.

Temu Admi 2019 menghadirkan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai pembicara utama.Sebagai orang nomor satu di Jateng, Ganjar memiliki segudang pengalaman mengubah wajah birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, seperti halnya melakukan digitalisasi dalam sistem birokrasi. Bahkan, dalam praktiknya di lapangan, Ganjar menginstruksikan agar jajarannya di Pemprov Jateng menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui medsos secara cepat, mudah, murah dan tuntas.

"Saya wajibkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) saya untuk menggunakan media sosial. Kita kawinkan program yang kita miliki dengan medsos," kata Ganjar Pranowo.

Pemprov Jateng juga melakukan digitalisasi, misalnya dalam hal tanda tangan digital, barcode, verifikasi online, notifikasi mobile, arsip surat online, disposisi dan tracking surat. Meski telah melakukan banyak pembenahan, Ganjar mengakui hingga hari ini masih saja ditemukan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pungutan liar (pungli) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, Ganjar secara tegas akan menindak setiap ASN yang ketahuan melakukan pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pungli itu penyakit yang nyebelin. Tapi, kami di Provinsi Jateng berinisiatif membenahinya dan berhasil menyabet penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas dengan nilai 78,26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) di 26 lembaga," katanya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.9918 seconds (0.1#10.140)