Resmi Dilantik Menjadi Kapolri, Idham Azis Berpangkat Jenderal Polisi

JAKARTA - Komjen Pol Idham Azis resmi dilantik menjadi Kapolri, Jumat (1/11/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langsung sumpah setia Kapolri dalam pelantikan tersebut.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi tribrata," demikian petikan sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi dan diikuti oleh Idham Azis di Istana Negara, Jumat (1/11/2019).

Pengangkatan Idham Azis sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden No.97/Polri Tahun 2019. Pada kesempatan tersebut Idham Azis juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Komjen Polisi menjadi Jenderal Polisi. Kenaikan ini berdasarkan Keputusan Presiden No.98/Polri tahun 2019.

Pelantikan tersebut dihadiri sejumlah tokoh di antaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Hadir juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Mantan Kapolri Jenederal (Purn) Tito Karnavian mengucapkan selamat bertugas kepada Kapolri baru Jenderal Polisi Idham Azis. Tito yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan menjabat Kapolri bukan hal mudah.

"Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pak Idham. Jadi Kapolri enggak gampang karena internal saja harus mengurusi 450.000 orang. Eksternal ada 34 polda, 500 lebih polres, hampir 5.000 polsek yang tersebar di semua wilayah," kata Tito di Istana Negara, Jumat (1/11/2019).

Tito mengungkap, tugas lain yang menanti Kapolri baru yakni melaksanakan tugas pokok pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan kepada publik dan penegakan hukum. Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror ini kembali menegaskan menjadi Kapolri bukan sesuatu yang mudah.

"Penegakan hukum itu tidak gampang di tengah negara yang sangat pluralistik, dan demokrasi yang cenderung bebas. Jadi permasalahan ideologis, permasalahan polistis, pilkada tahun depan di 270 daerah, itu akan banyak sekali," ungkapnya.

Belum lagi menangani kejahatan konvensional mulai dari perampokan, begal, illegal loging, illegal fishing, dan masalah lingkungan. "Kompleks sekali. Saya merasakan tiga tahun tiga bulan terasa cukup berat," tuturnya.

Sebagai Mendagri, Tito memastikan akan bekerja sama dengan Idham. Sebagai pembina kepala daerah, Tito akan meminta memperkuat kekompakan di antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Forum tersebut diketuai kepala daerah.

"Dalam konteks di atas sebagai pembina kepala daerah, saya selaku Mendagri mendorong para kepala daerah membangun sinergi yang bagus dengan kepolisian, dengan TNI, Kajati dengan Ketua pengadilan tinggi, dengan ketua DPRD. Kalau kompak, daerah itu akan aman-aman saja," ujarnya.

Koordinasi dengan Kapolri juga dilakukan terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun depan. "Pasti. Itu pasti dengan Pak Idham dan Panglima TNI, tinggal mengatur administrasinya," tutur Tito.