alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Penambahan Nomenklatur Kementerian Perpanjang Birokrasi dan Bebani APBN

Ahmad Antoni
Penambahan Nomenklatur Kementerian Perpanjang Birokrasi dan Bebani APBN
Penambahan Nomenklatur Kementerian Perpanjang Birokrasi dan Bebani APBN. Ilustrasi/Dok.SINDOnews

SEMARANG - Rencana menambah dan merombak nomenklatur kementerian/lembaga serta menambah jabatan wakil menteri pada kabinet baru nanti dinilai memboroskan anggaran dan menciptakan birokrasi baru yang tidak perlu.

Menurut politisi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, rencana tersebut tidak sejalan dengan visi presiden untuk memangkas birokrasi dan menghemat APBN yang kini mengalami defisit sangat besar.

"Penambahan nomenklatur justru memperpanjang rantai birokrasi, selain butuh biaya besar dan sumber daya manusia yang banyak,” tegas Bambang dalam siaran pers, Selasa (22/10/2019).



Dikhawatirkan APBN bakal jebol, mengingat defisitnya sudah sangat besar yakni mencapai Rp199 triliun per Agustus 2019. Penambahan kementerian juga memunculkan birokrasi baru yang akan membebani masyarakat dan investor.

Dia menyatakan, penyediaan SDM kompeten terutama untuk K/L teknis bukan hal mudah. "Perlu waktu untuk pendidikan pelatihan dan penyesuaian. Ini akan menyulitkan investor dan masyarakat," kata peraih Award Anggota Parlemen Inspiratif 2019 ini melalui siaran persnya.

Berdasarkan informasi, akan ada 10 nomenklatur baru, termasuk empat perubahan nomenklatur K/L, salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kemendikbud dan Pendidikan Tinggi (Dikti). Selanjutnya, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan menjadi badan.

Kemudian Kemenko Maritim akan bertambah menjadi Kemenko Maritim dan Investasi, sementara Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan bergabung dengan Kementerian Pariwisata.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 menilai jabatan wamen tidak diperlukan karena setiap K/L sudah memiliki Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal ataupun Deputi. “Wamen akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, bahkan matahari kembar di kementerian. Yang pasti, memboroskan APBN karena birokrasi semakin gemuk,” pungkasnya.
 



(mif)

loading...