Penanganan Mantan Napiter Perlu Keterlibatan Daerah

SOLO - Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie menyatakan penanganan mantan narapidana terorisme (napiter) perlu langkah berkelanjutan. Pemerintah daerah dan unsur masyarakat lokal perlu dilibatkan agar penanganan lebih intensif.

“Ada perubahan paradigma penanganan terorisme yang semula nasional ke lokal. Ada keterlibatan pemerintah daerah, unsur masyarakat lokal karena secara progres lebih intens berkomunikasi, berkoordinasi, monitoring dan pemberdayaan,” kata Taufik Andrie usai Seminar dengan tema Peningkatan Peran dan Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme di Solo, Senin (21/10/2019).

Jika memakai skema nasional terus menerus, maka dinilai sifatnya hanya hit and run. Berbeda halnya jika melibatkan pemerintah daerah, universitas, dinas terkait dan masyarakat, harapannya menjadi lebih serius karena

dikerjakan oleh aktor aktor yang memiliki konsep. Keterlibatan daerah sangat penting karena mantan napitar tidak hanya tinggal di Jakarta atau pusat pusat ekonomi.

Namun secara umum penyebarannya telah merata di berbagai daerah. “Mereka tinggal di sekeliling kita, ada sekelompok orang yang perlu didukung proses rehabilitasi dan reintegrasinya,” lanjut Taufik. Sejauh ini, sejumlah kepala daerah telah memiliki inisiatif. Namun, dirinya menilai hal itu perlu dilembagakan secara formal dengan sistem dan program kerja yang jelas.